Catatan : Salahkah ASN dan Pejabat Publik Mengurus Olahraga

Pengurus KONI Kota Pariaman tanpa seorang pun PNS di dalamnya. (Foto : Nofrialdi Nofi Sastera)

Akhir-akhir ini masalah boleh tidaknya ASN (Aparatur Sipil Negara) jadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kembali hangat dibicarakan. Apalagi KONI Provinsi Sumatera Barat bahkan telah menyurati seluruh KONI Kabupaten Kota agar merevisi susunan pengurusnya. Intinya, tidak ada lagi ASN (dulu istilahnya PNS – Pegawai Negeri Sipil) yang rangkap jabatan menjadi pengurus KONI.

Sebagai pionir dan contoh, KONI Sumbar juga telah melakukan revisi kepengurusannya. Sekitar 10 orang pengurusnya yang berstatus Pegawai Negeri dan TNI Polri, dengan berat hati harus terkena revisi dimaksud. Tentunya tidak mudah untuk melakukan itu. Karena selama hampir satu tahun masa kepengurusan berjalan, prinsip saling mengisi, kompak dan kebersamaan selama ini sudah terjalin begitu erat. Untunglah akhirnya semua pengurus yang bersatus ASN dan TNI Polri yang terkena revisi dimaksud dapat menerima dengan lapang dada.

Kemaren ada sebuah postingan dari Bapak Hendri Neldi (Dosen di salah Perguruan Tinggi Negeri di Sumbar) yang  menulis di laman facebooknya tentang sebuah renungan dari rekannya Bapak Prof. Eri Barlian yang sebelum ini juga pengurus KONI dan sampai sekarang masih pengurus di beberapa cabang olahraga.  Inti postingannya menyebutkan bahwa dengan tidak bolehnya ASN menjadi pengurus (di postingan itu disebutkan kata pembina) di KONI, maka ASN vakum membina cabang olahraga prestasi.

(Suatu renungan dari Sobatku Prof. Dr. Eri Barlian, M.SI untuk PNS. Dengan kondisi olahraga saat ini khususnya Sumatera Barat yang tidak membolehkan ASN untuk membina di Koni yang bertentangan dengan UU No 3 tahun 2005 perlu menjadi perhatian serius untuk sementara fakum membina cabang olahraga prestasi, kita fokuskan untuk olahraga pembelajaran, kesegaran jasmani dan rekreasi). Begitu bunyi kutipan asli dari postingan dari Bapak Hendri Neldi tersebut.

Lalu ada apa sebenarnya dalam hal ASN dan juga Pejabat Publik dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus olahraga ini? Apakah ada yang salah?

Sebelum menjawab mari kita cermati UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional khususnya Pasal 40 yang berbunyi Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten / kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Lalu baca pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang rangkap jabatan yang menyebutkan “Melarang Kepala Daerah, Pejabat Publik, termasuk Wakil Rakyat maupun ASN rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan Induk Olahraga”

Juga ada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor. B-903/01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang Hasil Kajian KPK yang menemukan rangkap jabatan Pejabat Publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan

Bahkan ada lagi Hasil Yudisial Review dari Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 terhadap Uji Materi Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 Tentang Keolahragaan serta Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 yang diajukan Saleh Mukadar Ketua KONI Kota Surabaya. Kesimpulannya permohonan Yudisial Review dari Saleh Mukadar ditolak!

Terakhir ada lagi surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X.800/33/57 tertanggal 14 Maret 2016 perihal rangkap jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRD dalam kepengurusan KONI. Hal itu pula kemudian yang menjadi dasar keluarnya Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 426/VI/2368/2016 tertanggal 6 Juni 2016 perihal yang sama dengan surat Mendagri tersebut.

Dari berbagai aturan baik itu Undang-Undang maupun Surat Edaran dan juga Hasil Yudisial Review di atas, masihkah kita mempertanyakan kenapa ASN dilarang rangkap jabatan jadi pengurus KONI? Sebab sesungguhnya dalam masalah ini kuncinya hanya satu saja yaitu sejauh mana kita patuh dan taat dengan aturan!

Keluarnya surat edaran Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 426/VI/2368/2016 di atas jelas menunjukkan bahwa Gubernur Irwan Prayitno adalah orang yang komit dan taat dengan aturan serta tidak mau bermain-main dengan masalah hukum. Sebab tak bisa dipungkiri ujung dari taat atau tidak taatnya kita kepada aturan adalah hukum.

Lalu, kalau ada yang mempertanyakan kenapa di beberapa provinsi lain, masih ada pejabat publik dan ASN jadi pengurus KONI, jawabannya sederhana saja. “Tangan mancancang, bahu nan mamikua”. Artinya, kalau pun itu ada terjadi di daerah lain, ya itu urusan mereka di provinsi lain itu. Soal mereka nanti akan tersangkut paut dengan urusan hukum, ya itu adalah konsekwensi dari tindakan yang telah mereka lakukan.

Lalu kembali pada postingan Bapak Hendri Neldi di atas yang menyebutkan vakum untuk mengurus olahraga prestasi, menurut Kami, itu silahkan saja. Itu adalah pilihan. Meski Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 juga melarang ragkap jabatan pada Induk Olahraga (selain KONI), namun di Sumatera Barat sejauh ini, pelarangan dimaksud belum sampai kepada Induk Olahraga atau Pengprov dan Pengcab Cabor.

Artinya, semuanya kini tergantung kepada kita menyikapi berbagai aturan di atas. Bagi ASN atau pejabat publik yang tidak mau lagi mengurus olahraga baik olahraga prestasi maupun rekreasi, silahkan. Mau hanya mengurus olahraga rekreasi saja juga silahkan. Tidak mau mengurus olahraga sama sekali juga silahkan. Karena sekali, itu adalah pilihan.

Bahwa karena seseorang atau sekelompok orang tidak mau (atau tidak bisa karena terhalang aturan) mengurus olahraga maka prestasi olahraga Sumbar akan langsung anjlok, rasanya tentu tidak bisa dikalkulasikan seperti itu. Sebab masih banyak pensiuan ASN atau pun teknokrat olahraga yang tidak ASN yang masih berkenan mengurus olahraga ini. Insya Allah, kalau kita semua berpikiran sama untuk memajukan olahraga Sumbar, persoalan jadi pengurus KONI atau tidak, harusnya itu bukanlah ukuran

Memang harus diakui, bahwa keberadaan ASN terutama yang berbasis teknokrat olahraga sangat dibutuhkan di dunia olahraga. Tapi di balik semua kebutuhan di atas, tentunya patokan utama yaitu peraturan haruslah tetap menjadi garisan. Bahwa Kepala Daerah kita di Sumbar lebih memilih melarang ASN dan Pejabat Publik mengurus KONI, itu juga sebuah pilihan. Bahwa kalau dikatakan tanpa ASN yang teknokrat olahraga nanti prestasi olahraga akan terjun bebas, itu juga sebuah konsekwensi. Meskipun hal itu belum juga bisa dikatakan seratus persen betul.

Sesungguhnya, dalam kondisi olahraga Sumatera Barat saat ini cukup berprestasi, adalah kewajiban kita bersama untuk bagaimana prestasi itu lebih baik lagi. Bahwa harus menjadi pengurus KONI atau tidak, sekali lagi itu bukanlah ukuran. Karena kalau kita berpikir demi nama baik Sumatera Barat, maka tak ada jalan lain selain kita bersama-sama saling mendukung dan bahu membahu dalam membina prestasi olahraga.

Sesungguhnya di zaman now saat ini, tidak masanya lagi suatu tindakan baik itu dalam bentuk pekerjaan atau pernyataan ke publik dilakukan tanpa perhitungan. Apalagi kalau apa yang dikerjakan atau dibicarakan itu bukanlah sesuatu yang kita pahami secara detail. Terlebih lagi, kalau itu juga akan berimplikasi hukum.

Saya melihat, pilihan terbaik di zaman sekarang adalah mari berpikir cerdas dan berkarya ikhlas. Kalau memang ada sesuatu yang ingin dikerjakan baik itu berupa pekerjaan atau pun sebuah pernyataan yang akan dikomentari, sebaiknya ditelusuri dulu latar belakang dan asal muasalnya. Kalau memang sudah dipahami, ayo kita kita ikhlas. Apakah mau ikut berkarya atau pun tidak, pilihannya ada pada kita masing-masing. Itu saja. (Nofrialdi Nofi Sastera - Praktisi dan Pengamat Olahraga)